MALANG:Indonesia masih punya potensi tanam sebesar 50 juta hektare untuk pengembangan pertanian organik menyusul tren permintaan komoditas tersebut yang terus meningkat.
Pakar pertanian yang juga guru besar dalam Bidang Ilmu Budidaya Pertanian Universitas Brawijaya Malang Sudiarso mengatakan pengembangan pertanian organik di Indonesia tergolong strategis menyusul tingginya permintaan produk pertanian organik dunia.
Berdasarkan data World Trade Organization (WTO), rata–rata pertumbuhan permintaan produk pertanian organik di dunia tercatat 20% per tahun. Bahkan pada 2007 pangsa pasar dunia produk pertanian organik telah mencapai lebih dari US$ 50 miliar.
”Tentu saja hal ini menjadi penting bagi pengembangan pertanian organik di Indonesia, sehingga Indonesia mampu menjadi produsen pangan organik terkemuka di dunia,” kata Sudiarso Rabu (22/12).
Menurut dia, upaya tersebut cukup beralasan, mengingat Indonesia memiliki potensi lahan tanam yang luas. Dari total 75,5 juta hektare lahan, yang ditanami untuk pengembangan pertanian organik maupun nom organik baru sebesar 25,7 juta hektare. ”Masih ada potensi 50 juta hektare yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian organik.”
Saat ini,lanjut dia, volume produk pertanian organik baru mencapai sekitar 7% dari total produk yang diperdagangkan di pasar internasional. Sebagian besar pasokan produk tersebut berasal dari negara maju seperti Australia, Amerika, dan Eropa.
Di Asia, pasar produk pertanian organik lebih banyak didominasi oleh negara-negara timur jauh seperti Jepang,Taiwan, dan Korea. Sementara itu di Indonesia volume perdagangan produk organik tergolong rendah meskipun beberapa komoditas seperti beras, dan sayuran organik mulai muncul di sejumlah pasar swalayan.
- Butuh kesadaran dan tindakan nyata dari berbagai pihak tuk jadikan Indonesia sebagai negeri produsen produk organik... ANDA siap?
Referensi : Bisnis Ja-Tim
Jakarta (ANTARA News) - Pola pertanian organik yang bersih dari bahan-bahan kimia sintetis seperti pestisida, berkembang kiat pesat di Indonesia, kata Sebastian Saragih, Presiden Aliansi Organis Indonesia di Jakarta, Selasa.
Menurut data Statistik Pertanian Organik Indonesia 2010, pada tahun yang sama luas area pertanian organik di Indonesia mencapai 239.872,24 hektar.
Jumlah yang diklaim 10 persen lebih luas dari tahun 2009 itu mencakup luas lahan pertanian organik yang telah disertifikasi, yang sedang dalam proses sertifikasi, sertifikasi Penjaminan Mutu Organis Indonesia (PAMOR), dan tidak bersertifikasi.
"Dari gambaran itu kita bisa menyimpulkan bahwa perdagangan produk pertanian organik sedang bertumbuh pesat," kata Sebastian dalam 'Talk Show' bertema Pertanian Organik Solusi Pangan Sehat dan Berkeadilan.
Selain terus bertambahnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian organik, Aliansi Organis Indonesia juga mencatat semakin meningkatnya jumlah produsen komoditas organik, demikian juga ragam komoditas organik yang dibudidaya, merk dagang organik, dan pemasok ke pengecer seperti super market.
"Yang tak kalah menarik adalah kecendrungan restoran besar menggunakan beras organik sebagai penarik pelanggan," papar Sebastian lebih lanjut.
Akan tetapi di tengah perkembangan yang pesat itu, AOI juga melihat potensi bahaya peminggiran petani organik berskala kecil. Bahaya itu datang dari proses sertifikasi komoditas organik sesuai dengan Standard Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik yang disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
Menurut AOI, penggunaan standard itu memang bertujuan melindungi konsumen dan petani organik agar tidak dirugikan oleh para pemalsu produk organik. Tetapi biaya sertifikasi yang mahal dan standar serta proses sertifikasi yang tidak sesuai dengan budaya petani bisa menyingkirkan para petani kecil.
"Biaya sertifikasi untuk wilayah Jawa misalnya berkisar 5 sampai 15 juta rupiah perunit usaha tani padahal rata-rata luas lahan petani di bawah satu hektar," ujar Sebastian lebih lanjut.
Karenanya AOI melihat pentingnya membebaskan petani berskala kecil dari keharusan membuat sertifikat, membuat regulasi yang sesuai budaya petani, pengakuan sistem penjaminan berbasis komunitas, dikungan dana sertifikasi, dan mengkampanyekan perdagangan yang adil.
- Referensi :Antara news
